SURABAYA – Bertempat di Ruang Rapat Amarta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Kelurahan Banjarejo memaparkan semua inovasi kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 dibidang Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan termasuk sinergitasnya dengan PKK dalam Lomba Kelurahan dan Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Jawa Timur, Senin (24/5)
Sebanyak 8 kabupaten serta 6 kota yang lolos ke tahap pemaparan, tak terkecuali Kota Madiun yang berkesempatan menjadi pembuka dalam penyampaian presentasi dihadapan dewan juri.
Tim Kota Madiun mendapat apresiasi dari dewan juri atas paparan yang disampaikan dengan harapan agar sinergitas yang telah dibangun Pemerintah Daerah dan TP PKK Kota Madiun tetap terjalin dengan baik, utamanya dalam upaya mendongkrak kemajuan ekonomi dan pemberdayaan yang menyeluruh.
Peringatan Hari Otonimi Daerah XXV Tahun 2021 di Kota Madiun dilaksanakan secara Zoom Meeting dan Virtual di Gedung GCIO Kota Madiun yang dihadiri oleh Walikota dan Wakil Walikota Madiun beserta segenap unsur Forkopimda, dan Kepala OPD se-Kota Madiun (Senin, 26/04/2021).
Dengan mengusung tema “Membangun semangat kerja dan meningkatkan gotong royong dimasa pandemi Covid-19 untuk masyarakat yang sehat, ekonomi daerah yang bangkit dan Indonesia yang maju” Hari Otonomi Daerah ke XXV Tahun 2021 digelar pada hari Senin tanggal 26 April 2021, sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 11 Tahun 1996 tanggal 17 Februari 1996 yang menetapkan tanggal 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah
Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin membuka secara resmi peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXV Tahun 2021. Dalam pidatonya Wakil Presiden mengucapkan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri, para Kepala Daerah, Perangkat Daerah, penyelenggara Pilkada, dan masyarakat atas kontribusinya dalam keberhasilan pelaksanaan Pilkada tanggal 9 Desember 2020 sebanyak 270 daerah, dengan tingkat partisipasi masyarakat 76,09%, secara keseluruhan Pilkada telah terlaksana dengan aman, lancar, tertib dan terkendali walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19, dimana tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan sangat tinggi.
Lanjut Ma’ruf Amin, secara filosofis Otonomi Daerah dimaknai dengan mekanisme penyelenggaraan pemerintah dengan memindahkan lokus pemerintahan dari pemerintahan pusat kepada Pemerintahan Daerah disertai dengan pemberian kewenangan khusus untuk mengurus dan mengatur urusan urusan tertentu secara mandiri. Pengakuan Otonomi Daerah Pusat kepada Daerah juga bertujuan untuk mendekatkan layanan pemerintahan kepada masyarakat.
MADIUN – DPRD Kota Madiun memberikan rekomendasi atas penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tahun Anggaran 2020 dalam rapat paripurna yang digelar di Kantor DPRD Kota Madiun, Jumat (26/3).
Penyerahan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi atas LKPJ diserahkan oleh Ketua DPRD Kota Madiun dan diterima langsung oleh Walikota Madiun Maidi, SH, MM, M.Pd. Sejumlah rekomendasi dari DPRD pun mengemuka. Mulai dari penanganan dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19 hingga peningkatan IPM di Kota Madiun.
MADIUN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Madiun Tahun 2020, Rabu (17/3).
Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Armaya dan dihadiri oleh Forkopimda beserta anggota dewan lainnya, OPD, camat, lurah, serta perwakilan tokoh masyarakat secara virtual, Walikota Madiun Maidi menyampaikan laporan hasil pendapatan dan belanja serta capaian kinerja pembangunan Kota Madiun tahun 2020. Laporan pertanggung jawaban pemerintah kepada DPRD ini merupakan wujud dari akuntabilitas bersama antara kelembagaan pemerintah daerah dan DPRD, sebagai konsekuensi logis dan yuridis atas berbagai kesepakatan bersama dalam memaknai kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang telah dituangkan dalam anggaran dan pendapatan belanja daerah sebagai bahan atar lembaga daerah untuk berbagi peran.
Menurut walikota, saat pandemi Covid-19 mulai menyebar di Indonesia, seluruh daerah telah melakukan refocusing anggaran. Tak terkecuali Kota Madiun. Dalam hal ini, Pemkot Madiun menyediakan alokasi anggaran sebesar 35 persen dari total APBD 2020 untuk penanganan Covid-19. Adapun anggaran ini dibelanjakan untuk penyediaan obat-obatan, membeli peralatan kesehatan, serta bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
MADIUN – Peringati Hari Jadi Ke-75 Provinsi Jawa Timur, Pemkot Madiun mendapatkan piagam penghargaan LPPD terbaik dari pemerintah pusat dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dengan Skor 3,3805 dan Status Sangat Tinggi atas Kinerja Tahun 2018.
Penghargaan ini diraih berdasarkan penilaian di tahun 2019 atas LPPD tahun 2018. LPPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 merupakan laporan wajib hasil kinerja pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, yang mana LPPD ini merupakan instrumen bagi pusat untuk menilai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di semua wilayah baik provinsi, kabupaten ataupun kota.
Penilaian dilakukan secara terukur oleh Kementrian Dalam Negeri serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sebuah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan.
Dari beberapa indikator penilaian LPPD ini, Kota Madiun mendapatkan nilai tertinggi dalam tataran pengambil kebijakan daerah meliputi 13 aspek dengan 39 IKK, serta tataran pelaksanaan kebijakan urusan wajib dan urusan pilihan yang meliputi 8 aspek dengan 21 IKK, yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lingkungan hidup dinilai bagus.
Untuk pendidikan, angka putus sekolah di Kota Madiun mencapai 0 persen. Sedangkan angka partisipasi sekolah serta angka melanjutkan pendidikan SD ke SMP lebih dari 100 persen. Urusan kesehatan, perbaikan gizi buruk dan pelayanan kesehatan mencapai 100 persen. Urusan pekerjaan umum, panjang jalan dalam kondisi baik mencapai 99,70 persen. Sedangkan urusan lingkungan hidup salah satunya penanganan sampah 100 persen.
Penghargaan ini diberikan setiap tahun, sebagai hasil penilaian sekaligus menjadi bahan evaluasi perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja.
MADIUN – Pemerintah Kota Madiun menggelar upacara virtual dalam rangka memperingati Hari Jadi Ke-75 Provinsi Jawa Timur pada Senin (12/10).
Hari Jadi Provinsi Jawa Timur sebagai momentum untuk menumbuh kembangkan rasa persatuan dan kesatuan, serta mendorong semangat memiliki dan membangun daerah serta memperkuat rasa kecintaan masyarakat di wilayah Jawa Timur. Sebagaimana tema yang diambil pada peringatan hari jadi, yaitu Semangat Nawa Bhakti Satya Jawa Timur maju.
Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang juga bertindak selaku inspektur upacara menyampaikan beberapa hal penting terkait perkembangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur.
“Saya ingin mengajak bapak, ibu, dan saudara untuk lebih menguatkan tekad. Bersinergi dalam mengatasi tantangan ke depan, termasuk bekerjasama dalam situasi Pandemi,” ujarnya.
Lebih lanjut gubernur mengatakan, “Melalui 9 bhakti bagi Jawa Timur tetap senantiasa kita jaga. Yaitu melalui Jatim Sejahtera, Jatim Kerja, Jatim Cerdas dan Sehat, Jatim Akses, Jatim Berkah, Jatim Agro, Jatim Berdaya, Jatim Amanah, dan Jatim Harmoni,” jelasnya.
MADIUN – Jumat gowes yang menjadi agenda rutin Bapak Walikota kembali digelar. Kali ini giat menjadi bagian dari rangkaian Peringatan Hari Jadi ke-75 Provinsi Jawa Timur, yang setiap tahunnya diperingati pada tanggal 12 Oktober.
Bersama dengan segenap jajaran perangkat daerah, lurah dan paguyuban LPMK di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Walikota menyapa warga melalui rute sepeda wisata, yaitu dengan berkeliling di tiga kecamatan sekaligus guna menyalurkan bantuan sembako sebanyak 250 paket, susu dan masker kepada warga di tiga lokasi pemberhentian, yaitu Embung Pilangbango, Taman Hijau Demangan dan terakhir Kampung Berencana di Kelurahan Manguharjo.
Bersama dengan seluruh jajaran perangkat daerah, lurah dan kepala sekolah, Walikota Madiun kembali menyapa masyarakat melalui gowes sepeda wisata 15 kilometer yang digelar Jumat, 2 Oktober 2020. Kegiatan yang sekaligus juga penyaluran bantuan sembako kepada masyarakat ini, dilaksanakan melalui kegiatan kunjungan kerja walikota.
Bertempat di Taman Lalu Lintas Bantaran Kali Madiun, Bumi Perkemahan Ngrowo Bening dan GOR Wilis, bantuan sembako berupa lima kilogram beras, dua liter minyak goreng, satu kilogram gula pasir dan 500 gram sambal kacang sebanyak 291 paket diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan di tiga kecamatan serta sebanyak 30 paket untuk tukang becak.
Predikat nilai BB yang dimiliki Kota Probolinggo dalam implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) tahun 2019 menarik perhatian Pemerintah Kota Madiun. Hal ini diutarakan Walikota Madiun Maidi, di Puri Manggala Bhakti saat memberikan sambutannya. Bersama para pejabat jajarannya, Walikota Maidi disambut baik oleh Walikota Habib Hadi Zainal Abidin, Wakil Walikota Mochammad Soufis Subri, Sekda drg Ninik Ira Wibawati, para staf ahli, para asisten dan kepala OPD [16/9].
Selain fokus mengejar predikat A pada SAKIP 2021 Pemerintah Kota Madiun juga bertukar ilmu terkait penanganan COVID-19 termasuk bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, SDM aparatur, akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik. Selanjutnya dijelaskan, Pemerintah Kota Probolinggo mempunyai Program Rantang Sehat untuk lansia sebagai upaya pemulihan ekonomi kerakyatan. Rantang sehat merupakan upaya pemerintah dalam memberikan asupan gizi yang cukup bagi para lansia yang dalam kondisi kekurangan, tidak punya sanak saudara dan sebatang kara. Ini merupakan bentuk kepedulian Pemkot Probolinggo kepada lansia terlantar guna meringankan beban mereka yang terkadang mengandalkan hidup dari pemberian tetangga sekitar.
Kunjungan diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi antara Pemerintah Kota Madiun dan Pemerintah Kota Probolinggo untuk bersama-sama memajukan daerah masing-masing, baik itu implementasi SAKIP maupun penanganan COVID 19.
Empat Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) adalah kumpulan nilai-nilai luhur yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bahsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera dan bermartabat. Empat Pilar, akan dapat menjadi panutan yang efektif dan nyata, apabila semua pihak, segenap elemen bangsa, para penyelenggara Negara dan masyarakat konsisten mengamalkannya dalam arti yang seluas-luasnya.
Melalui Sosialisasi nilai-nilai Empat Pilar, diharapkan dapat mengukuhkan jiwa kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme generasi penerus bangsa untuk semakin mencintai dan berkehandak untuk membangun negeri.
Hadir sebagai undangan dalam acara Webinar, OPD sebagaimana berikut :
Transmisi virus di Tempat Makan mulai bermunculan karena pemakaian masker tidak tepat, virus pada benda dan protokol VDJ (Ventilasi-Durasi-Jarak) yang lemah. Alarm peringatan untuk kita agar menghentikan kegiatan berkumpul yang tidak sesuai dengan protokol di tempat makan.
Mari menyudahi rasa eksistensi dan abai saat angka total kasus diatas 200.000 cases dan kapasitas RS mulai kolaps juga tenaga kesehatan yang sudah mulai kelelahan. Pada saat ini, sikap tidak egois dan memiliki kecerdasan sosial harus dimiliki setiap individu. Sebab, semakin egois kita, akan berakibat semakin lama Pandemi ini selesai. Ingat, COVID-19 adalah penyakit komunal.
Usahakan makan masakan di rumah, lebih sehat dan aman untuk kita. Atau membeli makanan via online. Bagi pihak Tempat Makan, patuhi Protokol Kesehatan dan Protokol VDJ.
Berdasarkan evaluasi yang diberikan oleh kementerian terkait pada tahun 2019 lalu, Pemkot Madiun terus berupaya menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. Mulai dari pelaksanaan reformasi birokrasi hingga hal-hal yang menunjang SAKIP. Melihat hasil nilai tahun lalu, dimana Kota Madiun kembali mendapatkan predikat B dengan nilai 68,20. Atau, naik 0,99 dari tahun lalu. Walikota berkomitmen untuk meningkatkan nilai SAKIP Kota Madiun di tahun selanjutnya. Yakni, dengan mempelajari indikator-indikator yang diperlukan untuk dapat meraih hasil yang terbaik. Atau, predikat A.
Berangkat dari hal tersebut, Walikota mengajak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Madiun untuk kembali berbenah dan terus berupaya memenuhi indikator yang diperlukan. Termasuk diantaranya melalui kegiatan studi komparasi dalam wadah kerjasama daerah ke Pemerintah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yang notabene telah mendapat predikat A dalam evaluasi SAKIP Tahun 2019 [10/9/2020].
Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Selasa (8/9/2020) berlokasi di Sumber Wangi Kawasan Pedestrian Pahlawan Street Centre Kota Madiun.
Sebanyak 102 orang pejabat telah dilantik dan mengemban tugas di tempat baru, dalam tatanan kehidupan birokrasi yang juga baru. Tak terkecuali empat pejabat struktural yang ada pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, kembali dilantik dalam jabatan yang sama namun dengan Nomenklatur baru Sekretariat Daerah yang berganti nama menjadi Bagian Pemerintahan Umum.
