Arsip Kategori: PPID

MADIUN – Kunjungan lapang yang merupakan tahapan terakhir dalam proses penilaian panjang untuk mencari juara Lomba Kelurahan dan Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Jawa Timur menyasar ke Kelurahan Banjarejo sebagai lokus penilaian, Jumat (2/7).

Berbagai persiapan telah dimaksimalkan walau ditengah kondisi pandemi Covid19. Utamanya terhadap 3 (tiga) indikator kunci yang masing-masing terdiri dari Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan serta Kewilayahan.

Partisipasi masyarakat yang guyub rukun dalam menyiapkan lomba dengan dikawal protokol kesehatan yang ketat, menjadi nilai plus penjurian, disamping penyediaan sentra UMKM yang dinilai mampu menggenjot ekonomi masyarakat dimasa pandemi.

MADIUN – Memasuki Tahap Penilaian Lapang Lomba Kelurahan dan Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Provinsi Jawa Timur, Tim Juri sambangi Kota Madiun, Jumat (2/7).

Diterima oleh Asisten 1 Pemkot Madiun dr Agung Sulistya Wardani, kehadiran tim juri ini bukan kali pertamanya di Kota Madiun, lantaran sering menjadi langganan penjurian lomba kelurahan dan pelaksana terbaik 10 program pokok PKK.

Pemkot menerima saran dan masukan dari para tim penilai provinsi, baik yang ada dalam tupoksi PKK ataupun diluar 10 program pokok PKK. Harapan bersama setelah para tim juri meninjau titik lokasi dapat memberikan hasil terbaik, sehingga Kota Madiun mampu menjadi wakil Jawa Timur di tingkat nasional.

MADIUN – Persiapan Kunjungan Lapang Lomba Kelurahan dan Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Jawa Timur terus digiatkan. Salah satu agendanya adalah Kegiatan Pembinaan Umum oleh Bapak Walikota Madiun kepada Tim Kelurahan Banjarejo bersama dengan OPD terkait yang dilaksanakan di Gedung GCIO Kota Madiun, Rabu (23/6).

Dipimpin langsung oleh Bapak Walikota, Wakil Walikota, Ketua Tim Penggerak PKK Kota dan Sekretaris Daerah Kota Madiun, diharapkan persiapan dari masing-masing Bidang yang akan menjadi titik lokasi kunjungan sudah mantap, dan diharapkan mendapat hasil terbaik dalam penilaian.

YOGYAKARTA – Upaya mengembangkan sektor pariwisata terus digalakkan Pemerintah Kota Madiun, salah satunya dengan menjalin kerja sama dengan instansi lain. Bersama Universitas Negeri Yogyakarta, Pemerintah Kota Madiun yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi bersama OPD terkait, menjajaki kerja sama untuk kemajuan pariwisata melalui penandatanganan kesepakatan dalam Memorandum of Understanding (MoU), Jumat (11/6).

Rektor UNY Prof. Dr. Sumaryanto mendukung upaya Pemkot Madiun dalam meningkatkan sektor pariwisata. Pihaknya juga berharap dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan Kota Madiun.

Seperti yang diketahui, sejumlah upaya peningkatan pariwisata telah dilakukan oleh Pemkot Madiun. Diantaranya membangun ikon kota di kawasan Pahlawan Street Center, membuat program sepeda wisata, hingga membangun lapak UMKM kelurahan yang berciri khas khusus. Selain itu juga dilengkapi dengan fasilitas bus wisata dan ikon menarik lainnya.

SURABAYA – Bertempat di Ruang Rapat Amarta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Kelurahan Banjarejo memaparkan semua inovasi kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 dibidang Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan termasuk sinergitasnya dengan PKK dalam Lomba Kelurahan dan Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Jawa Timur, Senin (24/5)

Sebanyak 8 kabupaten serta 6 kota yang lolos ke tahap pemaparan, tak terkecuali Kota Madiun yang berkesempatan menjadi pembuka dalam penyampaian presentasi dihadapan dewan juri.

Tim Kota Madiun mendapat apresiasi dari dewan juri atas paparan yang disampaikan dengan harapan agar sinergitas yang telah dibangun Pemerintah Daerah dan TP PKK Kota Madiun tetap terjalin dengan baik, utamanya dalam upaya mendongkrak kemajuan ekonomi dan pemberdayaan yang menyeluruh.

Peringatan Hari Otonimi Daerah XXV Tahun 2021 di Kota Madiun dilaksanakan secara Zoom Meeting dan Virtual di Gedung GCIO Kota Madiun yang dihadiri oleh Walikota dan Wakil Walikota Madiun beserta segenap unsur Forkopimda, dan Kepala OPD se-Kota Madiun (Senin, 26/04/2021).

Dengan mengusung tema “Membangun semangat kerja dan meningkatkan gotong royong dimasa pandemi Covid-19 untuk masyarakat yang sehat, ekonomi daerah yang bangkit dan Indonesia yang maju” Hari Otonomi Daerah ke XXV Tahun 2021 digelar pada hari Senin tanggal 26 April 2021, sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 11 Tahun 1996 tanggal 17 Februari 1996 yang menetapkan tanggal 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah

Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin membuka secara resmi peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXV Tahun 2021. Dalam pidatonya Wakil Presiden mengucapkan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri, para Kepala Daerah, Perangkat Daerah, penyelenggara Pilkada, dan masyarakat atas kontribusinya dalam keberhasilan pelaksanaan Pilkada tanggal 9 Desember 2020 sebanyak 270 daerah, dengan tingkat partisipasi masyarakat 76,09%, secara keseluruhan Pilkada telah terlaksana dengan aman, lancar, tertib dan terkendali walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19, dimana tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan sangat tinggi.

Lanjut Ma’ruf Amin, secara filosofis Otonomi Daerah dimaknai dengan mekanisme penyelenggaraan pemerintah dengan memindahkan lokus pemerintahan dari pemerintahan pusat kepada Pemerintahan Daerah disertai dengan pemberian kewenangan khusus untuk mengurus dan mengatur urusan urusan tertentu secara mandiri. Pengakuan Otonomi Daerah Pusat kepada Daerah juga bertujuan untuk mendekatkan layanan pemerintahan kepada masyarakat.

MADIUN – DPRD Kota Madiun memberikan rekomendasi atas penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tahun Anggaran 2020 dalam rapat paripurna yang digelar di Kantor DPRD Kota Madiun, Jumat (26/3).

Penyerahan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi atas LKPJ diserahkan oleh Ketua DPRD Kota Madiun dan diterima langsung oleh Walikota Madiun Maidi, SH, MM, M.Pd. Sejumlah rekomendasi dari DPRD pun mengemuka. Mulai dari penanganan dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19 hingga peningkatan IPM di Kota Madiun.

MADIUN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Madiun Tahun 2020, Rabu (17/3).

Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Armaya dan dihadiri oleh Forkopimda beserta anggota dewan lainnya, OPD, camat, lurah, serta perwakilan tokoh masyarakat secara virtual, Walikota Madiun Maidi menyampaikan laporan hasil pendapatan dan belanja serta capaian kinerja pembangunan Kota Madiun tahun 2020. Laporan pertanggung jawaban pemerintah kepada DPRD ini merupakan wujud dari akuntabilitas bersama antara kelembagaan pemerintah daerah dan DPRD, sebagai konsekuensi logis dan yuridis atas berbagai kesepakatan bersama dalam memaknai kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang telah dituangkan dalam anggaran dan pendapatan belanja daerah sebagai bahan atar lembaga daerah untuk berbagi peran.

Menurut walikota, saat pandemi Covid-19 mulai menyebar di Indonesia, seluruh daerah telah melakukan refocusing anggaran. Tak terkecuali Kota Madiun. Dalam hal ini, Pemkot Madiun menyediakan alokasi anggaran sebesar 35 persen dari total APBD 2020 untuk penanganan Covid-19. Adapun anggaran ini dibelanjakan untuk penyediaan obat-obatan, membeli peralatan kesehatan, serta bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

MADIUN – Peringati Hari Jadi Ke-75 Provinsi Jawa Timur, Pemkot Madiun mendapatkan piagam penghargaan LPPD terbaik dari pemerintah pusat dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dengan Skor 3,3805 dan Status Sangat Tinggi atas Kinerja Tahun 2018.

Penghargaan ini diraih berdasarkan penilaian di tahun 2019 atas LPPD tahun 2018. LPPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 merupakan laporan wajib hasil kinerja pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, yang mana LPPD ini merupakan instrumen bagi pusat untuk menilai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di semua wilayah baik provinsi, kabupaten ataupun kota.

Penilaian dilakukan secara terukur oleh Kementrian Dalam Negeri serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sebuah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan.

Dari beberapa indikator penilaian LPPD ini, Kota Madiun mendapatkan nilai tertinggi dalam tataran pengambil kebijakan daerah meliputi 13 aspek dengan 39 IKK, serta tataran pelaksanaan kebijakan urusan wajib dan urusan pilihan yang meliputi 8 aspek dengan 21 IKK, yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lingkungan hidup dinilai bagus.

Untuk pendidikan, angka putus sekolah di Kota Madiun mencapai 0 persen. Sedangkan angka partisipasi sekolah serta angka melanjutkan pendidikan SD ke SMP lebih dari 100 persen. Urusan kesehatan, perbaikan gizi buruk dan pelayanan kesehatan mencapai 100 persen. Urusan pekerjaan umum, panjang jalan dalam kondisi baik mencapai 99,70 persen. Sedangkan urusan lingkungan hidup salah satunya penanganan sampah 100 persen.

Penghargaan ini diberikan setiap tahun, sebagai hasil penilaian sekaligus menjadi bahan evaluasi perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja.

MADIUN – Pemerintah Kota Madiun menggelar upacara virtual dalam rangka memperingati Hari Jadi Ke-75 Provinsi Jawa Timur pada Senin (12/10).

Hari Jadi Provinsi Jawa Timur sebagai momentum untuk menumbuh kembangkan rasa persatuan dan kesatuan, serta mendorong semangat memiliki dan membangun daerah serta memperkuat rasa kecintaan masyarakat di wilayah Jawa Timur. Sebagaimana tema yang diambil pada peringatan hari jadi, yaitu Semangat Nawa Bhakti Satya Jawa Timur maju.

Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang juga bertindak selaku inspektur upacara menyampaikan beberapa hal penting terkait perkembangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur.

“Saya ingin mengajak bapak, ibu, dan saudara untuk lebih menguatkan tekad. Bersinergi dalam mengatasi tantangan ke depan, termasuk bekerjasama dalam situasi Pandemi,” ujarnya.

Lebih lanjut gubernur mengatakan, “Melalui 9 bhakti bagi Jawa Timur tetap senantiasa kita jaga. Yaitu melalui Jatim Sejahtera, Jatim Kerja, Jatim Cerdas dan Sehat, Jatim Akses, Jatim Berkah, Jatim Agro, Jatim Berdaya, Jatim Amanah, dan Jatim Harmoni,” jelasnya.